Aksi HMI di Gedung Dewan
RANGKASBITUNG,(KB).-
Para aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) persiapan Cabang Lebak berunjuk rasa di depan gedung DPRD Lebak, Senin (1/10) sekitar pukul 09.00 WIB.
Dalam orasinya mereka menyatakan sikap prihatin terkait masih lemahnya pelayanan dasar hak publik di Kabupaten Lebak, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.
Pada aksi kali ini yang berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, yang dilakukan puluhan aktivis, mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.
Koordinator aksi, Arif menyatakan, pelayanan sarana pendidikan untuk masyarakat di Kabupaten Lebak masih sangat jauh dari yang di amanahkan Undang-undang 1945. Indikasinya setiap kebijakan menyangkut program pendidikan masih saja tidak mulus dan selalu ada kejanggalan di masyarakat.
Padahal jelas, pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan cukup besar untuk menggratiskan biaya pendidikan. Kejanggalan-kejanggalan ini terjadi karena masih saja ada pihak-pihak yang selalu mencari celah menjadikan sektor pendidikan sebagai lahan proyek.
“Benahi dunia pendidikan yanga ada di Kabupaten Lebak. Jangan jadikan program pendidikan sebagai lahan proyek, tingkatkan mutu pendidikan peserta didik, karena orang miskin masih banyak yang dilarang sekolah gara-gara sistem dunia pendidikan yang amburadul,” papar Arif.
Ketua HMI Abudurohman mengatakan warga miskin masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Ia menilai masih terjadi pilih bulu dalam pelayanan kesehatan. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah agar meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Pendidikan dan kesehatan masih berpihak kepada orang kaya. Sementara orang miskin dilarang untuk sekolah. Kami minta jangan pilih bulu terhadap pasien, dan tingkatkan pelayanan RSUD dr. Adjidarmo,” katanya.
Aksi mereka disambut Ketua Komisi B DPRD Lebak Pipit Candra bersama anggotanya, Hamdariah, Sirod, dan Oong Syahroni.
"Aspirasi ini adalah masukan dan kami atas nama Komisi B berjanji akan selalu mengutamakan aspirasi masyarakat soal pelayanan hak dasar masyarakat, bidang pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini adalah hak semua warga Negara Indonesia,"papar Pipit.
Pipit menilai aspirasi ini bagian dari input yang dapat mengingatkan semua pihak. Aspirasi ini tentu akan dijadikan bahan untuk diangkat ke agenda rapat dengan SKPD, khususnya yang membidangi pendidikan dan kesehatan.
Para aktivis, masyarakat dan semua pihak berhak melakukan pemantauan dan kontrol terhadap arah kebijakan bidang pendidikan dan kesehatan.
Melalui pengawasan bersama diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kedua bidang tersebut,” kata Pipit. (H-20)***
Para aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) persiapan Cabang Lebak berunjuk rasa di depan gedung DPRD Lebak, Senin (1/10) sekitar pukul 09.00 WIB.
Dalam orasinya mereka menyatakan sikap prihatin terkait masih lemahnya pelayanan dasar hak publik di Kabupaten Lebak, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.
Pada aksi kali ini yang berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, yang dilakukan puluhan aktivis, mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.
Koordinator aksi, Arif menyatakan, pelayanan sarana pendidikan untuk masyarakat di Kabupaten Lebak masih sangat jauh dari yang di amanahkan Undang-undang 1945. Indikasinya setiap kebijakan menyangkut program pendidikan masih saja tidak mulus dan selalu ada kejanggalan di masyarakat.
Padahal jelas, pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan cukup besar untuk menggratiskan biaya pendidikan. Kejanggalan-kejanggalan ini terjadi karena masih saja ada pihak-pihak yang selalu mencari celah menjadikan sektor pendidikan sebagai lahan proyek.
“Benahi dunia pendidikan yanga ada di Kabupaten Lebak. Jangan jadikan program pendidikan sebagai lahan proyek, tingkatkan mutu pendidikan peserta didik, karena orang miskin masih banyak yang dilarang sekolah gara-gara sistem dunia pendidikan yang amburadul,” papar Arif.
Ketua HMI Abudurohman mengatakan warga miskin masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Ia menilai masih terjadi pilih bulu dalam pelayanan kesehatan. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah agar meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Pendidikan dan kesehatan masih berpihak kepada orang kaya. Sementara orang miskin dilarang untuk sekolah. Kami minta jangan pilih bulu terhadap pasien, dan tingkatkan pelayanan RSUD dr. Adjidarmo,” katanya.
Aksi mereka disambut Ketua Komisi B DPRD Lebak Pipit Candra bersama anggotanya, Hamdariah, Sirod, dan Oong Syahroni.
"Aspirasi ini adalah masukan dan kami atas nama Komisi B berjanji akan selalu mengutamakan aspirasi masyarakat soal pelayanan hak dasar masyarakat, bidang pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini adalah hak semua warga Negara Indonesia,"papar Pipit.
Pipit menilai aspirasi ini bagian dari input yang dapat mengingatkan semua pihak. Aspirasi ini tentu akan dijadikan bahan untuk diangkat ke agenda rapat dengan SKPD, khususnya yang membidangi pendidikan dan kesehatan.
Para aktivis, masyarakat dan semua pihak berhak melakukan pemantauan dan kontrol terhadap arah kebijakan bidang pendidikan dan kesehatan.
Melalui pengawasan bersama diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kedua bidang tersebut,” kata Pipit. (H-20)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar